Page 183 - Sejarah Sm2 Kelas XI BS press

c. Pelaksanaan Perundingan Linggarjati

Kegagalan dalam perundingan Hooge Veluwe, pada April 1946, menjadikan
pemerintah Indonesia untuk beralih pada tindakan militer. Pemerintah
Indonesia berpendapat perlu melakukan serangan umum di kedudukan
Inggris dan Belanda yang berada di Jawa dan Sumatra. Namun genjatan
senjata yang dilakukan dengan cara-cara lama dan gerilya tidak membawa
perubahan yang berarti. Resiko yang dihadapi pemerintah semakin tinggi
dengan banyaknya korban yang berjatuhan. Untuk mencegah bertambahnya
korban pada bulan Agustus hingga September 1946 direncanakan untuk
menyusun konsep perang secara defensif. Bagi Sukarno, Hatta, dan Syahrir
perlawanan dengan strategi perang defensif itu lebih beresiko dibandingkan
dengan cara-cara lama, karena akan memakan korban lebih banyak lagi.
Menurut mereka pengakuan kedaulatan Republik Indonesia lebih baik
dilakukan dengan jalan diplomasi.

Pada awal November 1946, perundingan diadakan di Indonesia, bertempat di
Linggarjati. Pelaksanaan sidang-sidangnya berlangsung pada tanggal 11 - 15
November 1946. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Sutan Syahrir, anggotanya
Mr. Moh. Roem, Mr. Susanto Tirtoprojo, dan A.K. Gani. Sementara pihak
Belanda dipimpin oleh Prof. Schermerhorn dengan beberapa anggota, yakni
Van Mook, F de Boor, dan van Pool. Sebagai penengah dan pemimpin sidang
adalah Lord Killearn, juga ada saksi-saksi yakni Amir Syarifudin, dr. Leimena,
dr. Sudarsono, dan Ali Budiarjo. Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Moh.
Hatta juga hadir di dalam perundingan Linggarjati itu.

Dalam perundingan itu dihasilkan kesepakatan yang terdiri atas 17 pasal. Isi
pokok Perundingan Linggarjati antara lain sebagai berikut:
1) Pemerintah Belanda mengakui kekuasaan secara de facto
pemerintahan RI atas wilayah Jawa, Madura, dan Sumatra. Daerah-
daerah yang diduduki Sekutu atau Belanda secara berangsur-angsur
akan dikembalikan kepada RI;
2) Akan dibentuk Negara Indonesia Serikat (NIS) yang meliputi seluruh
wilayah Hindia Belanda (Indonesia) sebagai negara berdaulat;
3) Pemerintah Belanda dan RI akan membentuk Uni Indonesia-Belanda
yang dipimpin oleh raja Belanda;
4) Pembentukan NIS dan Uni Indonesia- Belanda diusahakan sudah selesai
sebelum 1 Januari 1949;

Sejarah Indonesia 175