Page 197 - Sejarah Sm2 Kelas XI BS press

PDRI yang dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara
ternyata berhasil memainkan peranan yang
penting dalam mempertahankan dan menegakkan
pemerintah RI. Peranan PDRI itu antara lain sebagai
berikut.

PDRI dapat berfungsi sebagai mandataris kekuasaan
pemerintah RI dan berperan sebagai pemerintah
pusat. PDRI juga berperan sebagai kunci dalam
mengatur arus informasi, sehingga mata rantai
komunikasi tidak terputus dari daerah yang satu
Sumber: 30 Tahun Indonesia ke daerah yang lain. Radiogram mengenai masih
Merdeka 1945-1960, 1995.
Gambar 7.18 Syafruddin berdirinya PDRI dikirimkan kepada Ketua Konferensi
Prawiranegara. Asia, Pandit Jawaharlal Nehru oleh Radio Rimba
Raya yang berada di Aceh Tengah pada tanggal
23 Januari 1948. PDRI juga berhasil menjalin hubungan dan berbagi tugas
dengan perwakilan RI di India. Dari India informasi-informasi tentang
keberadaan dan perjuangan bangsa dan negara RI dapat disebarluaskan ke
berbagai penjuru dunia. Terbukalah mata dunia mengenai keadaan RI yang
sesungguhnya.

Konflik antara Indonesia dengan Belanda masih terus berlanjut. Namun
semakin terbukanya mata dunia terkait dengan konflik itu, menempatkan
posisi Indonesia semakin menguntungkan. Untuk mempercepat penyelesaikan
konflik ini maka oleh DK PBB dibentuklah UNCI (United Nations Commission
for Indonesia) atau Komisi PBB untuk Indonesia sebagai pengganti KTN.
UNCI ini memiliki kekuasaan yang lebih besar dibanding KTN. UNCI berhak
mengambil keputusan yang mengikat atas dasar suara mayoritas.
UNCI memiliki tugas dan kekuasaan sebagai berikut:
a) memberi rekomendasi kepada DK PBB dan pihak-pihak yang
bersengketa (Indonesia dan Belanda);
b) membantu mereka yang bersengketa untuk mengambil keputusan
dan melaksanakan resolusi DK PBB;
c) mengajukan saran kepada DK PBB mengenai cara-cara yang dianggap
terbaik untuk mengalihkan kekuasaan di Indonesia berlangsung secara
aman dan tenteram;
d) membantu memulihkan kekuasaan pemerintah RI dengan segera;
e) mengajukan rekomendasi kepada DK PBB mengenai bantuan yang
dapat diberikan untuk membantu keadaan ekonomi penduduk di
daerah-daerah yang diserahkan kembali kepada RI;

Sejarah Indonesia 189